Portal Media Kota Banjar – Inspektorat Kota Banjar angkat bicara terkait audiensi yang dilakukan mantan anggota DPRD Kota Banjar mengenai tunjangan rumah dinas (rumdin). Pihak inspektorat menegaskan bahwa semua proses administrasi dan regulasi tunjangan mengikuti ketentuan yang berlaku, dan audiensi tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi antara mantan legislator dan pemerintah daerah.
Klarifikasi Inspektorat
Kepala Inspektorat Kota Banjar menyampaikan bahwa audiensi bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan hak-hak administratif terkait tunjangan rumah dinas. Namun, segala pembayaran tunjangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang sah.
“Setiap permintaan atau aspirasi dari mantan anggota DPRD kami catat, tetapi semua proses tetap harus sesuai aturan yang berlaku,” jelas Inspektorat.
Baca juga: Munggahan Seru, Warga Kota Banjar Taklukkan Jeram Sungai Citanduy Selama 3 Jam
Tindak Lanjut Pemerintah
Inspektorat menambahkan bahwa verifikasi data, audit administrasi, dan koordinasi dengan bagian keuangan menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian atau penyalahgunaan anggaran. Pihak terkait akan diberikan penjelasan hasil verifikasi sesuai prosedur resmi.
Pesan untuk Publik
Kepala Inspektorat menekankan agar masyarakat tidak menafsirkan audiensi tersebut sebagai bentuk penyimpangan atau pembayaran otomatis. Semua mekanisme transparan dan diawasi agar pengelolaan tunjangan tetap akuntabel.
“Audiensi adalah bagian dari mekanisme koordinasi dan klarifikasi. Kami pastikan semua prosedur dilakukan sesuai ketentuan agar tidak merugikan negara maupun publik,” tambahnya.
Langkah Kedepan
Inspektorat Kota Banjar akan terus memantau dan mengevaluasi seluruh administrasi tunjangan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kota untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
